HMPS Ilmu Hukum UIN Suka Menjawab Tantangan Masa Depan Islam


Sarasehan Takmir Masjid
Sejarah penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari jasa besar masjid sebagai pusat syi'ar dan gerakan Islam. Sayangnya, peran masjid sebagai media gerakan kini telah berubah warna akibat terjadinya birokratisasi gerakan Islam. Berdasarkan pengamatan Gus Dur,  hal itu dimulai ketika pada tahun 1984. Soeharto selaku kepala pemerintahan Indonesia pada waktu itu melakukan upaya Islamisasi, melalui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Sebagai militer, Soeharto memilih untuk tidak mengutamakan aspek budaya dari gerakan Islam, melainkan lebih menekankan pada aspek institusionalnya saja. Muncul sebagai gantinya adalah penguasaan negara atas agama. Aktivitas tersebut menguatkan peranan institusional dari gerakan Islam, namun dalam waktu yang relatif cepat ia mengubah gerakan-gerakan Islam menjadi lebih berorientasi kelembagaan daripada kultural, dan hal ini masih terus terjadi hingga sekarang.

Karena gerakan-gerakan Islam kemudian cenderung berorientasi institusional, maka gerakan islam dalam konteks tradisi semakin terkikis dan suara gerakan keagamaan terbastarisasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Tidak jarang kita jumpai adanya dakwah-dakwah keagamaan yang dijadikan komoditas politik. Padahal krisis multi dimensi, seperti globalisasi yang saat ini  memasuki kehidupan kita sebagai bangsa dan kemunculan fundamentalisme agama sebagai respon dari proses tersebut perlu diperhatikan. Bagaimana gerakan Islam akan menanggulangi hal ini jika sudah tidak lagi independen? Bagaimana gerakan Islam akan menanggulangi hal ini jika hanya sibuk dengan kepentingan politis sesaat? Oleh karena itu, pentingnya mengembalikan independensi gerakan Islam adalah mutlak adanya.

Untuk itu, masjid sebagai garda terdepan sekaligus pusat kegiatan dan gerakan umat Islam. Maka, Himpunan  Mahasiswa  Program Studi Ilmu Hukum bekerja sama dengan The-Falah Institute Yogyakarta, menyelenggarakan sarasehan takmir masjid dengan mengusung tema Masjid dan Birokratisasi Gerakan Islam: Harapan dan Tantangan. Sarasehan takmir masjid ini diharapkan dapat memunculkan gagasan-gagasan segar untuk memulai gerakan independensi gerakan Islam.
Sambutan Oleh Ketua HMPS IH
 Acara yang dilaksanakan hari Rabu (28/02), di  Ruang Technoclass, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dihadiri langsung oleh Ust. Jazir ASP, pembina masjid Jogokarian Yogyakarta.

Selain itu, Kiai Kuswaidi Syafii, da'i dari masjid Jenderal Sudirman, serta Dr. Fathur Rahman juga turut serta menyumbangkan​ pemikirannya​ terkait Masjid dan birokratisasi gerakan Islam.

"Agar tidak tergerus oleh modernitas yang menyimpang​ dari ajaran-ajaran​ Islam. Maka, kita sebagai generasi penerus, dituntut untuk mengetahui sejarah agamanya. Sehingga semua yang menjadi kekhawatiran tentang masa depan agama, tidak melulu jadi buah bibir  masyarakat Indonesia" ujar Kyai Kuswaidi.

Acara ini merupakan sebuah kegiatan diskusi terbuka yang menuntut keterlibatan partisipasi aktif para audiens. Perumusan suatu permasalahan dan solusinya secara kolektif dengan didukung suasana yang santai dan menyegarkan namun tetap teratur untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama.

Reporter: Saiful Bari

HMPS Ilmu Hukum UIN Suka Menjawab Tantangan Masa Depan Islam HMPS Ilmu Hukum UIN Suka Menjawab Tantangan Masa Depan Islam Reviewed by ashrambangsanews on Maret 01, 2018 Rating: 5

Tidak ada komentar