Agitasi Politik Propaganda Menjelang Pemilu

Pada periode terdekat ini akan ada pesta demokrasi besar-besaran tentunya bukan hanya menyoal siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi tapi siapakah yang bakal calon untuk membina Negara Indonesia ini. Politik yang juga merupakan kendaraan untuk mencapai sebuah tujuan kepentingan tentu terdapat beberapa cara serta perilaku yang akan ditawarkan nantinya pada saat mendekati pesta demokrasi.

Tak hanya bebas dalam berfikir dan berpendapat namun semua harus juga sesuai dengan beberapa factor pemberdayaan akal sehat yang bakal di pertontonkan di beberapa media sosial nantinya, bebas yang dimaksud dini yaitu menjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menjaga ketertiban masyarakat seperti yang dipertegas dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” maka dalam ayat (3) UUD 1945 juga menyampaikan bahwa Negara indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karna itu identitas serta agitasi propaganda dalam politik sangat menghambat penyelenggaraan pemilu secara adil, jujur, dan damai.

Poltik yang dimaksud disini yaitu bukan hanya soal bagaiman mencapai representasi kepentingan kelompok maupun pribadi saja, namun pedoman secara hukum juga perlu diperhatikan. Banyak kalangan yang menyalah gunakan kemampuan berfikir mereka dalam rangka mewujudkan eksistensi feodalisme dalam Negara yang demokrasi ini. seorang akademisi dalam buya azka dalam bukunya yang berjudul jangan percaya politikus menyampaikan betapa kejam dan kejinya para politisi yang mendapat tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan Negara ini malah hanya menjadi tong kosong nyaring bunyinya.

Persoalan politik memang menjadi perbincangan yang sering dibicarakan dikalangan akademisi dan mahasiswa tentunya, banyak dikalangan mereka yang hampir tertipu oleh lambaian tangan dengan iringan senyum manis penuhi janji tidak menguntungkan. Jika kita melihat dalam seta basri (2012) yang mengutip dalam Buku A new Handbook Of Political Science yang mengatakan bahwa politik merupakan “penggunaan Kekuasaan Sosial Yang dipaksakan” (the constrained Use of social Power). Kekuasaan sosial yang dimaksud disini yaitu bukan soal individu melainkan dampak politik sebagai pengatur kehidupan suatu masyarakat secara general.

Agitasi Politik Propaganda

Agitasi merupakan jalan alternative bagi para politisi untuk mencapai sebuah kepentingannya serta hasutan untuk memprovokatori bahwa kelompok inilah yang paling baik dan bertanggung jawab yang pada kenyataannya tidak sam sekali, hubungan ruhani acapkali dikesampingkan hanya untuk memanipulasi beberapa orang sekitar untuk kepuasaan pribadi dan kelompoknya. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu di tahun pemilu 2019 yang saling menjatuhkan antar kedua belah pihak calon, bahkan ada politik belah bambu yang tak bisa dielakkan pada pemilu tahun 2019.

Identitas politik serta etnisitas sering terjadi saat menjelang pemilu bahkan keterbelakangan calon tidak pernah menghiraukan akan terjadinya perang saudara, mereka hanaya mementingkan kepuasan dan kemaslahatan pribadi nantinuya. Sangat disayangkan jika beredar beberap isu mengenai subtansi pemilu mendatang ini menjadi factor terbelahnya Negara kesatuan republic Indonesia nantinya.

Memang politik secara riil adalah pertarungan kekuatan, sehingga kecenderungan menghalalkan segala cara sering kali digunakan bahkan pedoman buku nicol Machiavelli yang berjudul Il Pricipe dijadikan rujukan untuk memobilisasi politik kekuasaan oleh orang-oramh yang haus akan kepentingan. Tak tanggung-tanggung tokoh pemuka agamapun sering kali mengikut seratakan diri mereka didu nia politik hingga mereka menjadikan agama sebagai jalan tawar menawar kepentingan atas dasar kemaslahatan ummat.

Mengutip dari asumsi Adrew Haywood yang mengasumsikan politik dalam empat bagaian yaitu : sebagai seni pemerintahan, sebagai hubungan public, sebagai kompromi dan konsensus, dan yang terakhir sebagai kekuasaan. Keempat asumsi inilah yang sering dipakai dalam situasi tatkala politik disebutkan memiliki kendati objek kajian yang berbeda. Tak kalah heran jika politik memang-benar-benar merupakan subjek kekuasaan untuk mencapai kepentingan umum dari hasil kecerdasan tiap-tiap orang, umum yang dimaksud yaitu potensi-potensi yang ada pada diri individu.

Dari rangkaian di atas dapat dikorelasikan bahwa agitasi politik propaganda sering diartikan sebagai kegiatan yang menyebarkan pesan-pesan bernafaskan sedikit provokatif guna mempengaruhi khalayaknya. Tak heran jika banyak dari kalangan pemotor-pemotor partai menggunakan kebebasannya untuk menggapai hasil kepentingan yang maksimal.

Faktanya dari beberapa kasus yang beredar di media sosial banyak yang mengandung unsur-unsur provokatif bahkan sling menjatuhkan stau sama lain untuk pencapaian kepentingan mereka. Terlepas dari itu semua harusnya para politisi lebih menggunakan nalar positifnya untuk mencapai perwujudan kemaslahatan secara umum tidak hanya menguntung beberapa gelintir orang dan kelompok.

Oleh sebab itu pola pikir dan emansipasi perpecahan sebab politik harus tetap terjaga dan tentunya perjalanan politik harus sesuai dengan kendati arus hukum yang sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar. Sebab menjelang pemilu yang akan datang serangan propaganda terus menerus akan dilakukan hingga keinginan mereka tercapai.

Penulis: Ach. Khoirir Ridha